BANGKINANG KOTA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kampar mengingatkan masyarakat agar lebih teliti saat menggunakan layanan parkir. Warga diminta memastikan juru parkir (jukir) yang bertugas memiliki identitas resmi dan memberikan karcis sebagai bukti pembayaran retribusi.
Imbauan ini dilakukan untuk mencegah praktik pungutan liar (pungli), sekaligus meningkatkan ketertiban dan transparansi pengelolaan parkir di wilayah Kabupaten Kampar.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, Aidil, SH., MH., melalui Kepala UPT Perparkiran, Syukri Makmur, MM., Kamis (12/11/2026), mengatakan masyarakat perlu mengetahui perbedaan antara jukir resmi dan jukir liar agar tidak menjadi sasaran pungutan yang tidak sesuai ketentuan.
Menurut Syukri, jukir resmi memiliki sejumlah ciri yang mudah dikenali. Di antaranya menggunakan rompi dan kartu identitas (ID Card) resmi serta memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa.
Selain itu, petugas parkir resmi hanya bertugas di lokasi yang telah ditetapkan Dishub Kampar dan memungut tarif sesuai aturan yang berlaku.
Sebaliknya, jukir liar biasanya tidak dilengkapi atribut maupun identitas resmi. Mereka juga kerap tidak memberikan karcis, meminta tarif di luar ketentuan, atau beroperasi di lokasi yang tidak ditetapkan sebagai titik parkir resmi.
“Untuk itu, kami mengimbau masyarakat agar selalu meminta karcis parkir setiap kali menggunakan layanan parkir. Pastikan juga petugas yang melayani menggunakan rompi dan ID Card resmi. Hal ini penting agar masyarakat mengetahui bahwa retribusi yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan,” demikian imbauan yang disampaikan melalui sosialisasi UPT Perparkiran Dishub Kampar.
Tidak hanya memberikan imbauan, Dishub Kampar juga membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang menemukan dugaan praktik jukir liar maupun pemungutan tarif parkir yang tidak sesuai aturan.
Warga dapat menyampaikan laporan secara langsung ke Kantor UPT Perparkiran Dishub Kabupaten Kampar di Jalan M. Nur Mahyudin, Muara Uwai, Bangkinang.
Pengaduan juga bisa disampaikan melalui WhatsApp di nomor 0811-6661-709.
Dishub Kampar mengajak masyarakat memanfaatkan saluran tersebut apabila menemukan petugas parkir tanpa identitas resmi, tidak memberikan karcis, atau meminta pembayaran di luar ketentuan.
Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk membantu pengawasan di lapangan. Dengan adanya laporan dari pengguna jasa, dugaan pelanggaran dalam pengelolaan parkir diharapkan dapat lebih mudah ditindaklanjuti.
Dishub Kampar berharap masyarakat semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai pengguna jasa parkir. Salah satunya dengan membiasakan diri meminta karcis dan memastikan petugas yang menerima pembayaran merupakan jukir resmi.
Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berharap pelayanan perparkiran di Kabupaten Kampar semakin tertib, transparan, dan nyaman, sekaligus meminimalkan potensi pungutan liar.(Adv)






