KAMPAR – Komisi II DPRD Kampar menyebut stok anggaran obat di RSUD Bangkinang terancam habis pada Juli 2026 apabila tidak ada langkah cepat dari Pemerintah Kabupaten Kampar untuk menambah pagu belanja obat rumah sakit.
Peringatan itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kampar dari Fraksi Demokrat, Tony Hidayat, usai memimpin rapat dengar pendapat bersama pihak RSUD Bangkinang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Senin (18/5/2026).
Menurut Tony, persoalan ketersediaan obat menjadi isu paling mendesak yang dibahas dalam rapat karena berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat di rumah sakit daerah.
“Hal yang paling krusial adalah soal ketersediaan obat. Dari pagu belanja obat yang tersedia, sebagian besar sudah terpakai,” kata Tony.
Ia menjelaskan, total pagu belanja obat RSUD Bangkinang saat ini sebesar Rp6,7 miliar. Namun, sekitar Rp4,7 miliar di antaranya telah digunakan sehingga hanya tersisa sekitar Rp2 miliar.
Sementara itu, kebutuhan belanja obat rumah sakit diperkirakan mencapai Rp1 miliar setiap bulan. Dengan kondisi tersebut, Komisi II DPRD Kampar memperkirakan stok anggaran obat hanya mampu bertahan hingga Juli 2026.
“Kalau melihat kebutuhan sekarang, kemungkinan obat hanya tersedia sampai Juli. Yang dikhawatirkan terjadi kekosongan obat pada Agustus hingga sebelum APBD Perubahan disahkan,” ujarnya.
Komisi II DPRD Kampar menilai persoalan itu bukan disebabkan ketiadaan dana di pemerintah daerah, melainkan keterbatasan aturan terkait batas maksimal pagu belanja obat yang diperbolehkan.
Tony mengatakan pemerintah daerah sebenarnya masih memiliki potensi sumber pembiayaan lain, termasuk dari piutang program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dapat ditagih setiap bulan.
“Uangnya sebenarnya ada, termasuk dari piutang Jamkesda yang setiap bulan bisa ditagih. Tetapi batas maksimal belanja obat yang diperbolehkan pemerintah hanya segitu,” katanya.
Sebagai langkah antisipasi, Komisi II DPRD Kampar meminta pemerintah daerah segera melakukan pergeseran anggaran sebelum pembahasan APBD Perubahan dimulai. DPRD juga menawarkan opsi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) guna memenuhi kebutuhan mendesak pengadaan obat rumah sakit.
“Kami meminta pemerintah segera melakukan pergeseran anggaran, mungkin bisa dilakukan pada Juni nanti, khusus untuk menggeser pagu belanja obat rumah sakit. Ini mendesak,” tegas Tony.
Ia mengingatkan, keterlambatan pengambilan kebijakan berpotensi mengganggu operasional rumah sakit akibat kekosongan stok obat.
“Kalau ini tidak segera dilakukan, rumah sakit bisa tidak berfungsi optimal karena tidak ada obat,” pungkasnya.(Adv)
