KAMPAR, RIAU – Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Kampar, Rizki Ananda, mendorong percepatan pemulihan lingkungan dan penyelesaian kompensasi bagi masyarakat terdampak dugaan pencemaran Sungai Tapung di Kabupaten Kampar.
Hal itu disampaikan Rizki dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kampar bersama PT Buana Wira Lestari (PT BWL), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kampar, serta perwakilan masyarakat di Gedung DPRD Kampar, Bangkinang, Senin (18/5/2026).
Menurut Rizki, penyelesaian persoalan Sungai Tapung tidak cukup hanya berfokus pada kompensasi bagi masyarakat terdampak, tetapi juga harus disertai langkah nyata pemulihan lingkungan di kawasan daerah aliran sungai.
“Kita ingin ada penyelesaian menyeluruh. Masyarakat yang terdampak harus mendapatkan haknya, tetapi pemulihan lingkungan juga harus menjadi prioritas,” kata Rizki.
Ia menilai kondisi Sungai Tapung menyangkut kepentingan masyarakat luas karena menjadi sumber penghidupan bagi nelayan, petani keramba, dan warga di sejumlah desa sekitar aliran sungai.
Politisi Demokrat itu meminta PT BWL mematuhi seluruh rekomendasi dan sanksi yang telah diberikan DLHK Kampar, termasuk penghentian sementara aktivitas replanting dan isolasi aliran air di sekitar area terdampak.
Menurut dia, langkah tersebut penting untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih luas dan memastikan kualitas air sungai dapat kembali normal.
“Jangan sampai persoalan ini terus berulang. Sungai Tapung merupakan sumber kehidupan masyarakat dan harus dijaga bersama,” ujarnya.
Selain itu, Rizki juga meminta perusahaan mempercepat proses kompensasi bagi warga terdampak. Ia menekankan pentingnya keterbukaan data dan pelibatan pemerintah daerah serta tokoh masyarakat dalam proses verifikasi penerima kompensasi.
Ia mengatakan transparansi diperlukan agar proses penyelesaian tidak memicu polemik baru di tengah masyarakat.
“Data kerugian masyarakat harus benar-benar valid dan terbuka supaya tidak menimbulkan persoalan di lapangan,” katanya.
Sebelumnya, DLHK Kampar menyatakan hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan kualitas air Sungai Tapung, meski belum dapat dipastikan sepenuhnya berasal dari aktivitas PT BWL.
Sementara itu, pihak PT BWL mengaku telah melakukan verifikasi awal terhadap masyarakat terdampak di tiga desa, yakni Desa Sei Kijang, Desa Koto Aman, dan Desa Koto Garo.
Perusahaan juga menyatakan siap memberikan kompensasi kepada nelayan dan pemilik keramba yang terdampak akibat menurunnya kualitas air Sungai Tapung.(Adv)
