Pekanbaru, – Wakil Bupati Kampar Dr. Misharti menghadiri kegiatan Penyerahan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 sekaligus Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 bagi pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Riau. Kegiatan tersebut digelar di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Kompleks Kediaman Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (5/3).
Agenda ini menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus menyelaraskan perencanaan pembangunan menjelang tahun anggaran 2026 di seluruh wilayah Provinsi Riau.
Dalam kegiatan tersebut, Misharti hadir didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kabupaten Kampar Muhammad Irsyad bersama jajaran Inspektorat. Kegiatan ini juga dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi, serta para bupati dan wali kota beserta wakilnya dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau.
Rangkaian acara diawali dengan paparan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau Dr. Evenri Sihombing yang menyampaikan hasil pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam paparannya, Evenri menekankan pentingnya efektivitas perencanaan dan penganggaran agar program pembangunan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan apresiasi terhadap peran BPKP yang terus mengawal tata kelola keuangan daerah di Provinsi Riau. Ia meminta seluruh kepala daerah menjadikan laporan eksekutif tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah.
“Laporan ini harus menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” kata SF Hariyanto.
Di sela kegiatan, Wakil Bupati Kampar Misharti menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar untuk menindaklanjuti setiap catatan evaluasi yang disampaikan dalam forum tersebut.
“Pemerintah Kabupaten Kampar siap bersinergi dengan BPKP dan Pemerintah Provinsi Riau. Evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026 ini sangat krusial agar program kerja yang disusun benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta memenuhi standar akuntabilitas,” ujar Misharti.
Ia menambahkan bahwa kehadiran Inspektorat Kabupaten Kampar dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan internal agar pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan serta penyerahan dokumen Laporan Eksekutif Daerah secara simbolis kepada masing-masing kepala daerah. Penyerahan dokumen ini menandai komitmen bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Riau untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.(ADV)
