Bangkinang Kota – Wakil Bupati Kampar Misharti mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar pemerintah pusat secara virtual, Senin (23/2/2026). Rapat tersebut menekankan kewaspadaan daerah terhadap potensi kenaikan harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
Rakor yang diikuti pemerintah daerah se-Indonesia itu dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, melalui Zoom Meeting dari masing-masing daerah.
Dalam arahannya, Tomsi menyoroti tren kenaikan harga sejumlah komoditas strategis, terutama cabai rawit yang meningkat di 195 kabupaten/kota. Selain itu, beras, daging sapi, ayam, dan telur juga menjadi komoditas yang perlu diantisipasi menjelang periode hari besar keagamaan.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar menyatakan akan memperkuat pengawasan harga dan distribusi bahan pokok. Langkah yang disiapkan meliputi peningkatan pemantauan pasar, pelaksanaan operasi pasar, serta pengawasan stok di tingkat distributor.
Mendampingi Wakil Bupati Kampar, hadir Penjabat Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah, Asisten II Setda Kampar Muhammad, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kampar Yuli Usman, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kampar Rusdi Hanip, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kampar.
Misharti menegaskan Tim Pengendali Inflasi Daerah dan dinas terkait diminta meningkatkan frekuensi peninjauan langsung ke pasar tradisional dan distributor untuk memastikan stabilitas harga serta mencegah praktik penimbunan bahan pokok menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.
Selain pengendalian inflasi, rapat juga membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah serta sosialisasi fasilitasi penerbitan sertifikat halal bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ditargetkan berlangsung hingga Oktober mendatang.
Pemerintah Kabupaten Kampar menyatakan komitmen mendukung program perumahan nasional melalui percepatan perizinan, penyediaan lahan, serta penguatan data calon penerima. Kabupaten Kampar disebut masuk tiga besar nasional dalam pelaporan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan capaian 1.405 unit hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Usai rakor, Pemerintah Kabupaten Kampar menggelar diskusi internal terbatas bersama Forkopimda dan TPID guna merumuskan langkah teknis pemantauan stok pangan selama Ramadhan.
Rapat tersebut ditutup dengan penegasan Wakil Bupati Kampar agar seluruh organisasi perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil koordinasi melalui langkah konkret di lapangan untuk menjaga stabilitas harga serta mendukung pelaksanaan program strategis nasional.(ADV)
