KAMPAR – Pemerintah Kabupaten Kampar kembali mencatat prestasi di tingkat Provinsi Riau. Pemkab Kampar meraih penghargaan sebagai kabupaten dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Dr Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si, mewakili Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., dalam kegiatan strategis kesehatan masyarakat yang digelar di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Provinsi Riau, Pekanbaru, Kamis (16/4/2026).
Penghargaan diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Dr Syahrial Abdi, AP., M.Si. Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
Dalam sambutannya, Syahrial Abdi mengapresiasi capaian Kabupaten Kampar yang dinilai mampu menunjukkan tata kelola anggaran yang baik dan akuntabel, khususnya dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di daerah.
Menurut dia, pengelolaan DAK Non-Fisik BOK harus mampu memberikan dampak langsung terhadap pelayanan dan perlindungan masyarakat.
“Pengelolaan anggaran yang efektif menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan program kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Sekda Kampar Ardi Mardiansyah menyebut penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Pemkab Kampar untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran kesehatan.
Ia mengatakan, keberhasilan itu tidak lepas dari kerja sama seluruh perangkat daerah dalam memastikan dana operasional kesehatan digunakan secara tepat sasaran.
“Penghargaan ini menjadi bukti komitmen kami dalam mengelola anggaran secara efektif sekaligus memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan demi melindungi masyarakat,” kata Ardi.
Ardi menambahkan, Pemkab Kampar juga terus memperkuat langkah preventif melalui program pengendalian resistensi antimikroba dan peningkatan keamanan pangan di tingkat desa.
Menurutnya, program Desa Pangan Aman menjadi salah satu fokus pemerintah daerah agar standar keamanan pangan dapat diterapkan hingga ke lingkungan masyarakat paling bawah.
“Kami ingin masyarakat Kampar mendapatkan jaminan keamanan pangan yang lebih baik sehingga tercipta lingkungan yang sehat dan produktif,” ujarnya.
Kegiatan tersebut juga membahas sejumlah agenda strategis lainnya, seperti advokasi Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2026, monitoring dan evaluasi DAK Non-Fisik BOK Pengawasan Obat dan Makanan, serta koordinasi pengendalian resistensi antimikroba.
Di akhir kegiatan, dilakukan evaluasi teknis terkait serapan anggaran DAK sebagai bahan acuan pelaksanaan program tahun 2026. Kabupaten Kampar diharapkan mampu mempertahankan capaian sebagai daerah dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan DAK BOK di Provinsi Riau.(Adv)
