Pekanbaru – Pemerintah Kabupaten Kampar menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat.
Kesepakatan tersebut diteken di Pekanbaru, Kamis (9/4/2026), sebagai bagian dari strategi Kabupaten Kampar dalam memperkuat sistem keuangan daerah yang lebih modern, transparan, dan terintegrasi.
Penjabat Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah, mewakili Bupati Ahmad Yuzar, mengatakan kolaborasi dengan BRI diharapkan mampu memperluas akses layanan keuangan hingga ke tingkat desa.
“Melalui kerja sama ini, kami ingin mendorong peningkatan inklusi keuangan masyarakat sekaligus mempercepat perputaran ekonomi daerah,” ujar Ardi.
Ia menjelaskan, integrasi layanan perbankan dengan sistem keuangan pemerintah daerah akan mendukung percepatan penyaluran berbagai program, termasuk bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi.
Selain itu, penggunaan layanan perbankan dinilai dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Pimpinan Cabang BRI Bangkinang Adi Prasetia Wardhana menyatakan pihaknya siap mendukung pemerintah daerah melalui penyediaan layanan perbankan yang menjangkau hingga ke pelosok wilayah.
Menurut dia, jaringan luas BRI menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan perbankan.
“Ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan layanan keuangan yang lebih merata dan inklusif,” kata Adi.
Ia menambahkan, kerja sama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan akses layanan keuangan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kampar menilai, kolaborasi dengan sektor perbankan merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan nasional dalam memperluas inklusi keuangan serta memperkuat transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pemerintahan dan layanan publik.(ADV)
