BANGKINANG KOTA – Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas inflasi sekaligus mendukung program prioritas nasional, termasuk sektor kesehatan dan perumahan, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual, Senin (6/4).
Bupati Kampar Ahmad Yuzar diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kampar, Muhammad, dalam forum yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Rakor tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pengendalian inflasi di tingkat daerah hingga optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, khususnya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk pengawasan obat dan makanan. Selain itu, pemerintah pusat juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas nasional.
Dalam arahannya, Tito menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas harga, terutama pada komoditas pangan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Ia juga meminta pemerintah daerah memastikan penyerapan anggaran DAK Non Fisik berjalan efektif agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
Terkait sektor perumahan, pemerintah daerah diminta mempercepat proses perizinan dan menyiapkan ketersediaan lahan guna mendukung target pembangunan nasional. Menurut Tito, keterlibatan aktif pemerintah daerah menjadi kunci dalam merealisasikan program tersebut.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar per 1 April 2026 mencatat inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) pada Maret 2026 sebesar 3,23 persen, turun dari 5,14 persen pada Februari 2026. Sementara itu, secara bulanan (month-to-month/m-to-m), Kampar mengalami deflasi sebesar 0,23 persen.
Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah, termasuk operasi pasar murah dan pengawasan distribusi bahan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kelompok transportasi tercatat sebagai penyumbang andil terbesar terhadap inflasi dengan kontribusi sebesar 0,03 persen, terutama dari komoditas angkutan antar kota.
Usai mengikuti rakor, Muhammad mengatakan Pemerintah Kabupaten Kampar akan segera menindaklanjuti arahan dari Kementerian Dalam Negeri. Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor akan diperkuat guna menjaga stabilitas harga di daerah.
“Kami berkomitmen memastikan pengendalian inflasi berjalan efektif, sekaligus mendukung pelaksanaan DAK Non Fisik di sektor kesehatan dan Program 3 Juta Rumah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Muhammad.
Rakor tersebut juga dihadiri oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kampar serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pemerintah daerah berharap sinergi yang terbangun dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat implementasi kebijakan strategis nasional di daerah.(ADV)
