Pekanbaru – Di tengah derasnya tuntutan publik atas kejujuran anggaran, Bupati Kampar Ahmad Yuzar kembali menegaskan kompas kepemimpinannya. Di ruang Kantor BPK Perwakilan Riau, Selasa (31/3/2026).
Yuzar berdiri menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited 2025) bukan sekadar berkas tahunan, tetapi simbol tekad bahwa transparansi harus menjadi cahaya yang menerangi jalannya pemerintahan.
Penyerahan LKPD itu menjadi ruang bagi Yuzar untuk mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran adalah amanah yang lebih besar dari hitungan angka. Ia menyebut setiap rupiah adalah titipan rakyat, dan pemerintah wajib mengembalikannya dalam bentuk manfaat yang nyata.
“Penyerahan LKPD ini bukan kewajiban administratif semata, tapi bentuk tanggung jawab moral kami kepada masyarakat Kampar. Setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah harus betul-betul kembali kepada rakyat,” ujar Yuzar, suaranya menegaskan harapan akan birokrasi yang tak lagi kabur oleh kerumitan prosedur.
Hadir mendampingi dalam acara itu Kepala BPK Perwakilan Riau Binsar Karyanto, Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi, Pj Sekda Kampar Ardi Mardiansyah, Plt Inspektur Muhammad Irsyad, serta Kepala BPKAD Kampar Dendi Zulhairi.
Yuzar menekankan bahwa LKPD bukan sekadar naskah yang disusun menjelang audit, melainkan cermin keterbukaan yang dapat ditatap oleh siapa saja.
Ia menempatkan transparansi sebagai air jernih yang harus mengalir di setiap celah birokrasi, memperbaiki apa yang selama ini kerap terkikis oleh rutinitas administratif.
Menyambut proses audit BPK, Yuzar mengungkapkan bahwa Pemkab Kampar siap membuka seluruh pintu. Baginya, audit bukan pisau yang mencari celah, tetapi jendela untuk melihat ruang-ruang yang perlu diperbaiki.
“Kami membuka diri sepenuhnya terhadap proses audit. Pemeriksaan bukan hanya mencari kesalahan, tapi memastikan sistem keuangan daerah terus membaik dan mendukung pembangunan,” tegasnya.
Meski capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi impian banyak daerah, Yuzar menolak menjadikannya sekadar trofi. Ia memilih menjadikan manfaat bagi masyarakat sebagai ukuran sejati apakah pengelolaan anggaran telah berjalan benar.
“WTP itu penting, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana laporan keuangan mencerminkan manfaat bagi masyarakat. Anggaran harus berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur,” katanya.
Komitmen itu disambut apresiasi oleh Kepala BPK Perwakilan Riau, Binsar Karyanto. Menurutnya, ketepatan waktu Pemkab Kampar dalam menyerahkan LKPD menjadi tanda bahwa pemerintah daerah bergerak dengan niat bersih dan kesadaran penuh akan akuntabilitas.
“Kami mengapresiasi Bupati Kampar yang menyerahkan LKPD tepat waktu. Ini indikator nyata keseriusan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujar Binsar.
Dalam waktu dekat, BPK akan memulai pemeriksaan atas LKPD Unaudited 2025. Seluruh organisasi perangkat daerah di Kampar diharapkan memberi dukungan penuh, agar audit menghasilkan gambaran jujur mengenai kondisi keuangan daerah.
Dengan langkah ini, Ahmad Yuzar kembali menegaskan dirinya sebagai nahkoda yang memilih berjalan dengan keterbukaan, bukan sekadar menjaga ritme administratif. Bagi Yuzar, transparansi adalah fondasi untuk membangun Kampar yang lebih bersih, lebih dipercaya, dan lebih siap menatap masa depan.(ADV)
