KAMPAR – Bagi sebagian masyarakat desa, pembangunan drainase mungkin terlihat sederhana dibanding proyek jalan besar atau gedung pemerintahan. Namun di Desa Bukit Payung, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, keberadaan saluran air justru menjadi kebutuhan mendesak yang selama bertahun-tahun dirasakan warga.
Setiap hujan turun dengan intensitas tinggi, genangan air kerap meluap hingga ke badan jalan. Aktivitas masyarakat terganggu, akses lingkungan menjadi tidak nyaman, dan warga khawatir kondisi itu perlahan merusak kawasan permukiman mereka.
Persoalan tersebut kini mulai ditangani melalui pembangunan drainase sepanjang 150 meter yang direalisasikan anggota DPRD Kampar dari Fraksi PDI Perjuangan, Ropii Siregar, menggunakan dana aspirasi pada masa jabatan periode keduanya.
Ropii menilai pembangunan infrastruktur lingkungan seperti drainase sering kali dianggap kecil, padahal dampaknya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Kadang yang dibutuhkan masyarakat bukan proyek yang besar-besar. Infrastruktur dasar seperti drainase justru langsung dirasakan manfaatnya,” kata Ropii, Selasa (19/5/2026).
Menurut dia, persoalan saluran air menjadi salah satu keluhan yang cukup banyak disampaikan masyarakat, terutama di kawasan permukiman. Drainase yang tidak memadai tidak hanya menyebabkan genangan, tetapi juga dapat mempercepat kerusakan jalan lingkungan hingga memengaruhi kesehatan warga.
Karena itu, ia menilai pembangunan infrastruktur dasar perlu mendapat perhatian yang sama seriusnya dengan proyek pembangunan lain yang berskala besar.
Sebagai legislator yang mewakili daerah pemilihan Bangkinang Kota, Bangkinang, Salo, Kuok, XIII Koto Kampar, dan Koto Kampar Hulu, Ropii mengatakan dirinya berupaya menjaga konsistensi pengabdian melalui program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Selain pembangunan drainase, ia mengaku selama ini juga memperjuangkan sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial di wilayah dapilnya.
“Prinsipnya bagaimana anggaran yang ada benar-benar kembali dirasakan masyarakat. Aspirasi warga harus diperjuangkan,” ujarnya.
Di Kabupaten Kampar, kebutuhan terhadap infrastruktur lingkungan masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah. Pertumbuhan kawasan permukiman yang terus berkembang tidak selalu diikuti dengan sistem drainase yang memadai. Akibatnya, persoalan genangan masih kerap muncul, terutama saat curah hujan meningkat.
Dalam konteks itu, pembangunan drainase di Desa Bukit Payung dipandang sebagai contoh pendekatan pembangunan yang berangkat dari kebutuhan dasar masyarakat.
Ropii juga menilai pembangunan daerah membutuhkan sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran. Ia menyebut, di bawah kepemimpinan Bupati Kampar Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Kampar Misharti, kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat perlu menjadi perhatian bersama.
Di sisi lain, warga Desa Bukit Payung berharap pembangunan drainase tersebut benar-benar mampu mengurangi persoalan yang selama ini mereka alami.
“Dulu kalau hujan deras air sering meluap sampai ke jalan. Mudah-mudahan sekarang sudah lebih baik,” ujar Mujiyana, salah seorang warga.
Bagi masyarakat setempat, pembangunan drainase sepanjang 150 meter itu bukan hanya soal saluran air. Kehadirannya menjadi bentuk perhatian terhadap kebutuhan dasar warga yang selama ini kerap dianggap persoalan kecil, padahal dampaknya langsung dirasakan setiap hari.
Di tengah tingginya tuntutan publik terhadap wakil rakyat, proyek-proyek sederhana yang menyentuh kehidupan masyarakat justru sering menjadi ukuran paling nyata tentang bagaimana komitmen pelayanan dijalankan di tingkat daerah.(Adv)
