Bangkinang Kota, Riau – Bupati Kampar Ahmad Yuzar mendorong reformasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD) setelah DPRD Kampar menyampaikan sejumlah catatan evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Pernyataan itu disampaikan Ahmad Yuzar dalam Rapat Paripurna DPRD Kampar di Bangkinang Kota, Senin (20/4), saat Panitia Khusus (Pansus) DPRD memaparkan hasil evaluasi atas pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik sepanjang tahun lalu.
Dalam forum tersebut, DPRD menyoroti sejumlah aspek, mulai dari optimalisasi serapan anggaran, efektivitas program prioritas, hingga kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
Ahmad Yuzar mengatakan evaluasi legislatif harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh di tubuh pemerintahan daerah, terutama dalam meningkatkan profesionalisme dan transparansi kerja OPD maupun BUMD.
“Evaluasi ini tidak boleh dipandang sebagai kritik semata, tetapi sebagai pijakan untuk melakukan reformasi kinerja. Semua OPD dan BUMD harus mampu bekerja lebih cepat, terukur, dan akuntabel,” kata Ahmad Yuzar.
Ia menegaskan pemerintah daerah tidak akan memberi ruang bagi pola kerja yang stagnan. Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi.
Ahmad Yuzar juga meminta jajaran kepala OPD memperkuat pengawasan internal serta memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. Sementara itu, BUMD diminta meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah melalui tata kelola yang lebih profesional.
“Kinerja pemerintah harus bisa diukur dari dampaknya terhadap masyarakat. Karena itu, setiap program harus memiliki hasil yang nyata dan dapat dirasakan langsung,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kampar Misharti, Penjabat Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah, pimpinan DPRD Kampar, anggota dewan, serta kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
Selain menyoroti reformasi birokrasi, Ahmad Yuzar juga menekankan pentingnya menjaga hubungan kerja yang konstruktif antara pemerintah daerah dan DPRD. Ia menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
Menurut dia, rekomendasi yang disampaikan DPRD akan menjadi bahan evaluasi strategis bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kampar.(Adv)
