Bangkinang Kota, – Wakil Bupati Kampar Misharti mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat langkah konkret dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Hal itu disampaikan Misharti saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan evaluasi Program 3 Juta Rumah serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal secara virtual di Ruang Media Center Bangkinang Kota, Senin (20/4).
Menurut Misharti, pengendalian inflasi tidak bisa hanya dipahami sebagai persoalan angka statistik, tetapi harus dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Inflasi bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus hadir dengan solusi nyata agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” kata Misharti.
Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Kampar terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan stabilitas harga pangan dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok di daerah.
Langkah tersebut dilakukan melalui pengawasan pasar, pemantauan stok bahan pokok, hingga pemberdayaan petani lokal untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan.
Rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Komjen Pol Tomsi Tohir itu juga membahas evaluasi pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.
Dalam forum tersebut, Misharti menyampaikan bahwa kebutuhan hunian layak di Kabupaten Kampar terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan permukiman.
Namun, menurut dia, pelaksanaan program rumah rakyat masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait penyediaan lahan dan keterjangkauan harga rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Meski demikian, Pemkab Kampar disebut siap memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pengembang, dan sektor perbankan untuk mempercepat realisasi program tersebut.
Selain isu inflasi dan perumahan, rakor juga membahas penyelenggaraan jaminan produk halal bagi pelaku usaha daerah.
Misharti menilai sertifikasi halal menjadi peluang penting untuk meningkatkan daya saing UMKM Kampar, terutama di sektor kuliner dan produk olahan pangan.
“Produk halal adalah jaminan kualitas dan kepercayaan. Dengan sertifikasi halal, UMKM Kampar akan lebih mudah menembus pasar nasional bahkan internasional,” ujarnya.
Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Kampar akan terus mendukung kebijakan nasional yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk menjaga stabilitas ekonomi daerah dan memperkuat sektor usaha lokal.
“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar seluruh program berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Misharti.(Adv)
