BANGKINANG KOTA – Arah kebijakan Bupati Kampar Ahmad Yuzar yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan berbasis data mulai diimplementasikan di tingkat perangkat daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar menjadi salah satu yang bergerak memperkuat statistik sektoral sebagai fondasi penyusunan kebijakan kesehatan yang lebih presisi.
Langkah tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan dalam Entry Meeting dan Sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2026 yang digelar secara virtual bersama Badan Pusat Statistik, Selasa (7/4/2026).
Kebijakan berbasis data atau data-driven governance menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Kampar di bawah kepemimpinan Ahmad Yuzar. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan setiap program pembangunan dirancang berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar asumsi.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan Kampar menggandeng Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Kampar sebagai wali data daerah, serta Bappeda Kabupaten Kampar guna memastikan keselarasan antara data sektoral dan perencanaan pembangunan.
Sementara itu, BPS Kabupaten Kampar hadir memberikan pendampingan teknis. Peran BPS sebagai pembina data menjadi penting dalam memastikan kualitas data yang dihasilkan memenuhi standar statistik nasional dan selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia (SDI).
Rangkaian kegiatan EPSS 2026 diawali dengan pemaparan indikator penilaian terbaru. Selanjutnya, tim melakukan pemetaan data, verifikasi, serta melengkapi dokumen pendukung sebagai bagian dari proses evaluasi.
Menurut jajaran Dinas Kesehatan Kampar, penguatan statistik sektoral menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah daerah dapat lebih mudah menentukan prioritas program dan melakukan intervensi yang tepat sasaran.
Sejumlah isu strategis menjadi perhatian, mulai dari penanganan stunting, eliminasi tuberkulosis (TB), hingga peningkatan cakupan imunisasi. Selain itu, pemerataan tenaga kesehatan dan distribusi logistik medis juga menjadi fokus dalam penyusunan kebijakan berbasis data.
Pemerintah Kabupaten Kampar menilai, penguatan statistik sektoral tidak hanya berdampak pada perencanaan, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Dengan data yang kuat, setiap kebijakan dapat diukur, dievaluasi, dan disempurnakan secara berkelanjutan.
Melalui langkah ini, Dinas Kesehatan Kampar diharapkan mampu memperkuat fondasi kebijakan kesehatan daerah. Sejalan dengan arah kebijakan Bupati Ahmad Yuzar, penguatan data sektoral menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran bagi masyarakat.(ADV)
