Bupati Kampar Pastikan Arah Pembangunan 2027 Lebih Merata

Bangkinang Kota, – Pemerintah Kabupaten Kampar mulai memetakan arah pembangunan 2027 melalui Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) RKPD.

Dalam forum tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan pentingnya sinkronisasi program antarlevel pemerintahan serta disiplin dalam menyusun prioritas anggaran.

Pra Musrenbang yang digelar di Ruang Rapat Muara Takus, Bappeda Kabupaten Kampar, Senin (2/3/2026), dihadiri Wakil Bupati Misharti dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Ardi Mardiansyah. Seluruh camat se-Kabupaten Kampar turut hadir memaparkan usulan prioritas pembangunan dari masing-masing wilayah.

Ahmad Yuzar menyatakan Pra Musrenbang menjadi tahapan strategis sebelum pembahasan di tingkat kabupaten. Ia meminta agar setiap usulan benar-benar berasal dari hasil musrenbang desa dan kelurahan serta dilengkapi data yang terverifikasi.

“Perencanaan harus berbasis kebutuhan masyarakat dan data yang akurat. Kecamatan menjadi ujung tombak dalam mengidentifikasi persoalan dan potensi wilayah,” ujarnya.

Menurut dia, penyelarasan antara program kecamatan dan perangkat daerah penting untuk menghindari tumpang tindih kegiatan dan memastikan penggunaan anggaran lebih efektif. Fokus pembangunan 2027, lanjutnya, perlu diarahkan pada isu-isu mendesak yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.

Wakil Bupati Misharti menambahkan, penguatan infrastruktur dasar, peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi sejumlah prioritas yang perlu diintegrasikan dalam RKPD 2027.

Sementara itu, Ardi Mardiansyah mengingatkan agar setiap usulan disesuaikan dengan indikator kinerja dan kemampuan fiskal daerah. Ia menekankan pentingnya keselarasan dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah agar program berjalan terukur dan berkelanjutan.

Pra Musrenbang RKPD 2027 ini menjadi langkah awal dalam rangkaian penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Kampar tahun mendatang. Pemerintah daerah menargetkan arah pembangunan yang lebih merata di seluruh kecamatan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan akuntabilitas anggaran.(ADV)