Bangkinang – Pemerintah Kabupaten Kampar resmi memulai Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Dalam entry meeting bersama Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI Perwakilan Riau, Ahmad Yuzar menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) membuka akses data seluas-luasnya guna mendukung kelancaran audit.
Entry meeting yang digelar di Kantor Bupati Kampar pada Rabu (18/2) itu menjadi penanda dimulainya rangkaian pemeriksaan yang dijadwalkan berlangsung selama satu bulan ke depan. Hadir dalam kegiatan tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah, para kepala OPD, camat se-Kabupaten Kampar, serta pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Daerah.
Ahmad Yuzar menegaskan, pemeriksaan interim merupakan tahapan penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai regulasi dan prinsip akuntabilitas.
“Pemeriksaan ini krusial untuk menjaga tata kelola keuangan tetap transparan dan sesuai aturan. Saya minta seluruh OPD, camat, dan kepala bagian bersikap kooperatif serta responsif terhadap kebutuhan data dari tim auditor,” kata Yuzar dalam sambutannya.
Ia juga meminta setiap satuan kerja menyiapkan dokumen pendukung secara lengkap dan tepat waktu. Menurutnya, keterbukaan informasi dan koordinasi aktif akan mempercepat proses audit sekaligus meminimalkan potensi temuan berulang.
Sementara itu, Tim BPK RI Perwakilan Riau menjelaskan pemeriksaan interim bertujuan memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit sebelumnya serta melakukan pengujian substantif terhadap transaksi keuangan tahun anggaran 2025 yang tengah berjalan.
Tim auditor menekankan pentingnya dukungan penuh dari pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan data, dokumen, dan klarifikasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan.
Di sela pertemuan, Ahmad Yuzar juga menyampaikan pesan menjelang Ramadan 1447 Hijriah. Ia mengajak seluruh aparatur sipil negara tetap menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Pada akhir kegiatan, Bupati Kampar menandatangani persetujuan Surat Tugas Tim BPK RI Perwakilan Riau sebagai bentuk komitmen mendukung proses audit.
Pemerintah Kabupaten Kampar berharap pemeriksaan interim ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah serta memperkuat sistem pengendalian internal demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.(ADV)
