Kampar – DPRD Kabupaten Kampar menggelar Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun 2024 di Gedung Paripurna DPRD Kampar, Bangkinang, Rabu, 9 April 2025.
Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan enam catatan penting yang dianggap perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.
Juru bicara Fraksi PKB, Jihad Aqsha, menyoroti pertama sektor pendidikan dan kesehatan. Ia menilai kedua sektor tersebut merupakan fondasi pembangunan sumber daya manusia yang harus diperkuat melalui pembenahan kurikulum, peningkatan kompetensi pendidik, pemerataan tenaga guru, serta penguatan layanan kesehatan primer dan tenaga medis.
“Pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan tahun berikutnya,” kata Jihad.
Catatan kedua terkait ketiadaan program beasiswa mahasiswa Kampar sejak 2016. Menurut PKB, absennya beasiswa berdampak pada terbatasnya akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa berprestasi maupun kurang mampu. Fraksi meminta pemerintah kembali mengalokasikan anggaran beasiswa.
Pada bidang infrastruktur, PKB mengapresiasi pembangunan jalan dan jembatan pada 2024, namun menilai banyak wilayah desa yang masih memerlukan perhatian. PKB meminta agar pembangunan 2025 lebih merata dan disusun berdasarkan kebutuhan ekonomi masyarakat.
PKB juga menyampaikan catatan mengenai pemerintahan dan reformasi birokrasi. Menurut fraksi tersebut, implementasi sistem merit ASN belum berjalan optimal dan digitalisasi layanan publik masih terbatas. PKB mendorong percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.
Catatan kelima terkait temuan tunda bayar sebesar Rp63 miliar dalam laporan keuangan daerah 2024. PKB menilai persoalan itu berpotensi menghambat program prioritas dan berdampak pada perekonomian masyarakat. Pemerintah diminta segera menyelesaikan persoalan tersebut.
Terakhir, PKB menyoroti perlunya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tekanan fiskal nasional. Fraksi mendorong Bapenda melakukan inovasi, memperluas basis pajak, serta menertibkan potensi PAD yang belum tergarap secara maksimal.
PKB berharap enam catatan tersebut dapat menjadi rujukan pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola dan memperkuat arah pembangunan Kabupaten Kampar pada tahun-tahun mendatang.(Advertorial)
